Subdit Tipiter Polda Banten Ungkap Mafia Penyalahgunaan LPG Subsidi di Lebak Banten

Polda Banten baru-baru ini berhasil mengungkap praktik ilegal yang melibatkan mafia penyalahgunaan LPG subsidi di Kabupaten Lebak. Penangkapan ini membuktikan adanya masalah serius terkait distribusi gas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan modus yang cerdik, sindikat ini telah beroperasi cukup lama dan merugikan negara serta masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana praktik penyalahgunaan ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulanginya.

Pengungkapan Kasus Mafia LPG Subsidi

Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Subdit Tipidter) Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penggerebekan di Kampung Pasir Waru, Desa Ciburuy, Kecamatan Curug Bitung, pada Selasa, 14 April 2026. Dalam tindakan tersebut, petugas berhasil menangkap tiga individu yang terlibat dalam pemindahan isi tabung LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi.

Di antara mereka, AR, berusia 36 tahun, berperan sebagai pemilik pangkalan dan otak di balik operasi ini. Dua orang lainnya, KR, 25 tahun, dari Lampung Selatan, dan AZ, 24 tahun, dari Desa Muncang, Kecamatan Cipanas, turut diamankan. Penangkapan ini menandai langkah awal dalam membongkar jaringan mafia yang memanfaatkan subsidi untuk keuntungan pribadi.

Awal Mula Penangkapan

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Banten, AKBP Bronto Budiyono, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari keluhan masyarakat yang merasa resah dengan meningkatnya peredaran LPG nonsubsidi yang diduga berasal dari kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat. Pengaduan ini menjadi titik tolak bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kegiatan ilegal ini sudah berlangsung cukup lama, dengan pelaku memanfaatkan pangkalan resmi miliknya sebagai kedok operasional. Mereka sangat terorganisir sehingga sulit untuk terdeteksi oleh aparat,” ujar Bronto Budiyono dalam konferensi pers di Mapolda Banten.

Modus Operandi Sindikat

Praktik pemindahan gas subsidi ke tabung nonsubsidi ini sudah berlangsung selama kurang lebih sepuluh bulan. Sindikat ini menggunakan metode yang sistematis untuk menjalankan operasinya. Mereka memindahkan isi dari empat tabung LPG 3 kg ke dalam satu tabung LPG 12 kg, dan kemudian menjual gas tersebut dengan harga nonsubsidi yang mencapai Rp120.000 per tabung.

Menurut Bronto Budiyono, modus ini menjadikan gas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin malah dijual dengan harga tinggi, sehingga merugikan banyak pihak.

Sumber LPG Ilegal

Sumber utama LPG 3 kg yang digunakan oleh sindikat ini berasal dari pangkalan resmi yang dimiliki oleh AR, yang beroperasi di bawah nama “FATIMAH”. Dengan sengaja, AR menyalahgunakan kuota yang seharusnya didistribusikan kepada warga tidak mampu di sekitarnya.

Praktik ini disinyalir telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan, terutama selama enam bulan beroperasi. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai Rp626.342.400, yang dihitung berdasarkan selisih harga subsidi dan harga jual nonsubsidi dikalikan dengan volume gas yang digelapkan.

Motif Ekonomi di Balik Kejahatan

Motif utama di balik tindakan para pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. AR membeli LPG 3 kg bersubsidi dengan harga Rp16.000 per tabung, kemudian setelah dipindahkan ke tabung 12 kg, ia menjualnya seharga Rp120.000. Ini berarti keuntungan yang diperoleh bisa mencapai lebih dari tujuh kali lipat dari modal awal.

“Keuntungan yang besar ini menjadi pendorong bagi mereka untuk terus melakukan praktik ini meskipun menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Mereka lebih memilih keuntungan pribadi dibandingkan dengan hak masyarakat yang membutuhkan gas subsidi,” tekan Bronto Budiyono lagi.

Peran dan Tanggung Jawab Pelaku

Dalam jaringan sindikat ini, peran masing-masing tersangka telah ditentukan dengan jelas. AR sebagai pemilik pangkalan bertindak sebagai pelaku utama yang melakukan pemindahan isi gas, sementara KR dan AZ bertugas mendistribusikan LPG 12 kg hasil kejahatan tersebut ke sejumlah pengepul di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang cukup signifikan, termasuk satu unit kendaraan Suzuki Carry, satu unit Suzuki Carry Box yang terbranding, serta berbagai alat suntik dan timbangan manual yang digunakan dalam proses pemindahan gas.

Langkah Hukum dan Komitmen Polda Banten

Ketiga pelaku yang terlibat dalam praktik ini dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah. Ancaman pidana yang mereka hadapi bisa mencapai enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

Bronto Budiyono menyatakan, “Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi LPG subsidi. Ini bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan sosial yang merampas hak rakyat kecil.” Polda Banten berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan dan ketepatan sasaran LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

Penyelidikan Lanjutan

Pihak kepolisian kini juga tengah mengembangkan penyidikan untuk memburu kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. “Kami tidak akan berhenti di tiga tersangka ini. Ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusi ilegal ini,” pungkasnya.

Bronto juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan indikasi praktik serupa. Ini tidak hanya untuk mencegah kerugian negara yang terus membengkak, tetapi juga demi melindungi hak masyarakat yang membutuhkan gas subsidi.

Kesadaran Masyarakat Terhadap Praktik Ilegal

Penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai praktik penyalahgunaan LPG subsidi ini. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan praktik-praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.

• Kenali ciri-ciri LPG subsidi dan nonsubsidi.
• Laporkan kepada pihak berwenang jika menemukan praktik ilegal.
• Jadilah bagian dari solusi untuk menjaga distribusi yang tepat sasaran.
• Dukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terkait penyalahgunaan subsidi.
• Berpartisipasi dalam kegiatan edukasi mengenai pentingnya penggunaan LPG secara bijak.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam memerangi mafia penyalahgunaan LPG subsidi. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.