LKPJ 2025 Disetujui DPRD, Bupati Lombok Timur Berikan Apresiasi Tinggi

Dalam langkah maju yang signifikan bagi pemerintahan daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur. Persetujuan ini terjadi dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang II yang berlangsung pada Selasa, 7 Maret 2026. Keputusan ini tidak hanya menandakan berakhirnya proses pembahasan LKPJ, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Proses Pembahasan dan Persetujuan LKPJ

Rapat yang diheld ini merupakan agenda penetapan rekomendasi DPRD terkait LKPJ kepala daerah. Sebelum mencapai tahap persetujuan, laporan tersebut telah melalui proses evaluasi yang ketat oleh panitia khusus (Pansus). Hal ini menunjukkan komitmen DPRD dalam memastikan bahwa laporan yang diajukan memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, terutama kepada Pansus LKPJ. Ia menghargai masukan dan saran yang telah diberikan selama proses pembahasan, yang dianggapnya sangat berharga untuk kemajuan daerah.

Pentingnya Rekomendasi DPRD

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD menjadi referensi penting untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Rencana yang lebih jelas dan terstruktur akan membantu dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Dalam laporan gabungan komisi yang dibacakan oleh Saiful Bahri, terdapat 14 poin rekomendasi strategis dari DPRD terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga isu ketenagakerjaan yang memerlukan perhatian serius.

Rekomendasi Strategis untuk Pembangunan Daerah

DPRD mengusulkan agar bupati mempertahankan kinerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAD. Selain itu, ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan potensial juga dianggap penting untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dana transfer juga menjadi sorotan. DPRD meminta agar upaya ini ditingkatkan untuk mendukung program-program daerah yang lebih efektif.

Reformasi Perpajakan dan Basis Data

Selain itu, DPRD merekomendasikan perlunya reformasi dalam administrasi perpajakan daerah. Hal ini mencakup perbaikan basis data perpajakan yang saat ini masih memerlukan pembaruan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengumpulan pajak.

Pembangunan yang Berkelanjutan

Dari segi pembangunan, DPRD berharap agar pelaksanaan proyek fisik dan non-fisik pada tahun 2026 dapat dimulai lebih awal. Ini akan memungkinkan masyarakat untuk segera merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.

Pentingnya sektor pertanian dan ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama. DPRD berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mengembangkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga komoditas pertanian serta memberikan nilai tambah bagi petani.

Perhatian terhadap Pupuk Bersubsidi

Isu mengenai pupuk bersubsidi juga menjadi bagian dari rekomendasi DPRD. Mereka mendorong agar pemerintah daerah bersikap adaptif terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini penting agar petani tetap dapat mengakses pupuk bersubsidi, sehingga konsistensi produksi dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.

Komitmen Bupati terhadap Rekomendasi

Menanggapi berbagai rekomendasi yang diajukan, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua saran dan masukan dari DPRD. Ia juga menyatakan pentingnya membuka ruang pengawasan dari legislatif, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan ditandatanganinya persetujuan LKPJ 2025 ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Lombok Timur. Ini adalah langkah awal yang positif menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.