Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tertuju pada rencana Pemerintah Provinsi Kepri untuk meminjam dana sebesar Rp400 miliar. Terkait hal ini, Jaringan Pemerhati Kebijakan Publik (JPKP) Kepri merasa perlu untuk menanyakan urgensi dan peruntukan dari pinjaman tersebut kepada Gubernur Ansar Ahmad. Dalam konteks ekonomi yang penuh tantangan, sikap kritis ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.
Pernyataan JPKP Kepri
Fachrizan, Ketua Harian DPW JPKP Provinsi Kepri, mengungkapkan dalam wawancaranya dengan awak media bahwa mereka akan segera mengajukan surat resmi kepada Gubernur Ansar. Dalam surat tersebut, mereka meminta agar rencana penggunaan dana pinjaman Rp400 miliar dari Bank BJB ditinjau kembali.
“Kami berpendapat bahwa proyek yang diusulkan tidak mendesak. Sebaiknya, dana tersebut dialokasikan untuk penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” ujar Fachrizan, yang akrab disapa Fahry. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan JPKP terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan yang lebih mendesak.
Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi
Fachrizan menegaskan bahwa meskipun pihaknya tidak menolak rencana pinjaman tersebut, hasil dari peminjaman harus jelas dan terarah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. “Output dari pinjaman ini harus jelas, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Kami mendorong agar UMKM mendapatkan akses modal, serta pembangunan infrastruktur kecil dan menengah yang melibatkan pelaku usaha lokal,” jelasnya.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Mendorong daya beli yang lebih tinggi.
- Menjaga agar uang berputar di dalam masyarakat.
- Menghindari pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal.
- Membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Fachrizan menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman tidak hanya menghasilkan bangunan megah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kita perlu bertanya, untuk apa membangun sesuatu yang megah jika masyarakat tetap hidup dalam kesulitan?” tegasnya.
Keterkaitan dengan APBD
Dalam diskusi lebih lanjut, Fahry menyampaikan keprihatinan tentang ketergantungan masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Jika penyerapan anggaran tidak maksimal, di tengah tantangan ekonomi yang ada, kami khawatir angka kemiskinan akan terus meningkat,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti pentingnya skala prioritas dalam pengelolaan anggaran. “Dalam kondisi ekonomi yang normal, kami mendukung pengadaan infrastruktur besar. Namun, saat ini, dengan ancaman efisiensi dari Pemerintah Pusat yang dapat menggoyahkan APBD, sebaiknya kita menunda proyek-proyek besar,” lanjutnya.
Pembangunan Berbasis Lokal
Fachrizan menambahkan bahwa proyek besar seringkali melibatkan pengusaha dari luar provinsi, yang dapat mengakibatkan dana tidak berputar di dalam wilayah Kepri. “Kami kehilangan momentum dalam perbaikan ekonomi jika dana tersebut tidak menguntungkan masyarakat lokal,” katanya.
Oleh karena itu, JPKP Kepri melalui surat resmi yang akan dilayangkan meminta Gubernur Ansar untuk serius mempertimbangkan kembali peruntukan pinjaman Rp400 miliar ini. “Jangan sampai pinjaman ini justru memperburuk ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada perputaran APBD,” tegasnya.
Menjangkau Pemerintah Pusat
Selain itu, JPKP juga berencana untuk mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. “Kami berharap agar pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Menteri terkait, memahami keresahan ini. Kami akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo, Mendagri, Menkeu, dan Bank BJB untuk mempertimbangkan dengan serius rencana pembangunan yang dibiayai oleh dana pinjaman tersebut,” jelas Fachrizan.
Ia menekankan bahwa mereka tidak menolak pinjaman, tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam peruntukannya. “Harapan kami adalah agar pinjaman ini menjadi momen untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, mendorong UMKM, dan memastikan dana tersebut berputar di dalam masyarakat kita,” ungkapnya.
Langkah Lanjutan JPKP
Sebagai langkah selanjutnya, JPKP juga merencanakan untuk mengadakan audiensi dengan DPRD Kepri. “Kami akan menyurati DPRD untuk meminta audiensi. Pemprov telah mendapatkan dukungan untuk meminjam, tetapi kami ingin mengetahui pertimbangan di balik keputusan tersebut,” jelas Fachrizan.
- Memastikan transparansi dalam proses pengajuan pinjaman.
- Mengetahui alasan di balik angka pinjaman yang disetujui.
- Menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- Menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan.
- Menjaga agar setiap proyek dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fachrizan mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa informasi yang mereka peroleh mengindikasikan bahwa Pemprov telah disetujui untuk meminjam sebesar Rp250 miliar, tetapi ada ketidaksesuaian dengan angka MoU yang mencapai Rp400 miliar. “Kami ingin tahu bagaimana hal ini bisa terjadi,” tuturnya.
Dengan berbagai langkah ini, JPKP Kepri berharap dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk masa depan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepri. Melalui dialog dan keterlibatan aktif, mereka berharap dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan yang ada saat ini.
